Background

Anggota Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman Tidak Arogan
Posted by korantrans

Padang Pariaman, Trans – Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dandim 0308 Pariaman dan Kapolres Padang Pariaman, yang telah bekerja sama guna meningkatkan kualitas SDM Anggota Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman.“Kerja sama ini sangat tepat sekali mengingat institusi yang paling berpengalaman untuk mengatasi dan mengantisipasi gangguan teritorial serta permasalahan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, adalah institusi TNI dan Polri,” ujar Ali Mukhni pada Pelatihan Mental, Fisik, dan Disiplin (MFD) Anggota Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (11/11).Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dilahirkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Presiden dan DPR-RI. Sedang Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman bersama DPRD melahirkan Peraturan Daerah atau Perda.Disamping itu, sebagai Kepala Daerah Kabupaten, Bupati dibenarkan membuat produk hukum. Namanya Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Sebagai institusi penegak ketiga produk hukum ini adalah Satpol PP. Namun Satpol PP tidak berwenang melakukan sanksi hukum kepada pelanggarnya, khususnya warga masyarakat.Oleh karena itu, kata bupati, Pemerintah Daerah mengadakan razia gabungan bekerjasama dengan unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri, apabila ingin memberikan sanksi di tempat bagi pelanggar Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.“Mengingat daerah kita sedang melaksanakan program “Babaliak ka Nagari dan ka Surau” yang bertujuan meningkatkan fungsi “Tigo Tungku Sajarangan”, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai dalam nagari sebelum melakukan tindakan, terhadap warga masyarakat yang terindikasi melanggar Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, kita berikan peringatan melalui pimpinan lembaga Pemerintah Nagari dan pemuka masyarakatnya,” ujarnya. Itulah sebabnya, kata bupati mengingatkan, mengapa Anggota Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman tidak dikenal arogan, sebagaimana Anggota Satpol PP Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat ini.Ali Mukhni menegaskan, Satpol PP sebagai ujung tombak Pemerintahan Daerah dalam penegakan Perda dan keputusan Kepala Daerah sangat dituntut selalu siap dalam segala situasi. Masalah dan tantangan yang semakin komplek seiring kemajuan zaman, menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh personil Satpol PP.“Mengantisipasi dampak negatif globalisasi bagi kalangan remaja dan pelajar, kita minta kepada Satpol PP untuk memantau dan mengawasi pengelola warnet yang tumbuh menjamur di daerah kita. Jangan sampai pelajar kita berada di warnet di saat jam belajar sekolah,” imbuhnya.

Leave a Reply